PDRB Penggunaan

Komponen PDRB Menurut Penggunaan

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi.  Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia.  Rumah tangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu  bangunan  tempat  tinggal.  Mereka  secara  bersama  mengumpulkan  pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang utamanya berupa kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  mencakup  pengeluaran  konsumsi  rumah tangga   atas   barang   dan   jasa  baik  dengan   cara   membeli,   menerima   transfer,   atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru, dikurangi hasil penjualan neto18  barang bekas atau apkiran pada periode waktu tertentu.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi seluruh pengeluaran konsumsi atas barang dan jasa oleh penduduk  suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan.

2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip mempunyai fungsi dalam melayani rumah tangga. Pengeluaran konsumsi LNPRT digolongkan  sebagai  bagian  dari  pengeluaran  konsumsi  akhir  yang  ditujukan  untuk menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga.

Lembaga non profit yang melayani rumah tangga merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (non-market).   Seluruh  biaya  kegiatan  lembaga bersumber  dari  sumbangan  atau  donasi rumah tangga.  Oleh karenanya hampir seluruh aktivitas lembaga dirancang dan dikontrol oleh rumah tangga.   Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar (volunteer).

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga  Non profit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai  dengan  fungsinya  ada  LNP yang  melayani  rumah  tangga,  dan  ada  juga  yang melayani  bukan  rumah  tangga.   Sedangkan  yang  dimaksud LNPRT  adalah  LNP  yang khusus melayani rumah tangga.

3. Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah

Pengeluaran     konsumsi     pemerintah     didefinisikan     sebagai     jumlah    seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian  barang  dan  jasa  (belanja  barang), pembayaran  balas  jasa  pegawai  (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non- pasar pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada

di  pusat  maupun  kantor  wilayah  (unit  vertikalnya)  di  daerah.  Sedangkan  pemerintah daerah  meliputi  pemerintah daerah  propinsi,  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  dan pemerintah desa beserta perangkat dinasnya pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Pengeluaran   konsumsi   pemerintah   daerah   Propinsi   mencakup   konsumsi pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah propinsi dan konsumsi  pemerintah  pusat  yang  menjadi  bagian  dari  konsumsi pemerintah  daerah Propinsi.   Dengan  menggunakan  cara  yang  sama,  pengeluaran  konsumsi  pemerintah daerah tingkat  II  (kabupaten/kota)  mencakup  konsumsi  pemerintah  desa,  pemerintah kecamatan, pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota), ditambah dengan konsumsi pemerintah daerah tingkat I (propinsi) dan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari konsumsi pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota).

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan  modal  tetap  bruto  (PMTB)  merupakan  bagian  dari  suatu  proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTB dalam SNN merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto (PMB).

PMTB didefinisikan sebagai  pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari  dalam  negeri  dan  barang modal  baru  maupun  bekas  dari  luar  negeri,  dikurangi penjualan  neto  barang  modal  bekas.  Diperhitungkannya barang  modal bekas  dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomi belum diperhitungkan. Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga penggolongan atau klasifikasi pokok yaitu : menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik (holder) dan menurut institusi. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis barang modal, perilaku pemilikan/ penguasaan barang modal serta institusi atau kelembagaan yang  menguasainya, dengan uraian masing-masing  sebagai berikut.

5. Perubahan Inventori

Bersamaan dengan saat terjadinya perubahan tahun dasar pada tingkat nasional dari tahun  dasar  1993  ke  tahun dasar  2000  yaitu  pada  triwulan  I  tahun  2004  komponen perubahan   inventori   mulai   diperkenalkan.  Komponen  perubahan   inventori   sendiri pengertiannya sama seperti perubahan stok yang sebelumnya digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDB menurut penggunaan.

Inventori  merupakan  persediaan  barang  (jadi  maupun  setengah  jadi)  pada  unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada  akhir periode  pencatatan  dengan  nilai  inventori  pada  awal  periode  pencatatan.  Perubahan inventori  menjelaskan  tentang  perubahan  posisi  barang  inventori  yang  bisa  bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif)

Secara umum Inventori ini meliputi: Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi, Barang yang belum selesai dalam proses produksi, Barang yang belum terjual, Ternak potong, Barang  tahan  lama  yang  masih dalam  proses  penyelesaian:  seperti  mesin-mesin, pesawat udara, kapal laut dan sejenisnya

6. Transaksi Eksternal (Perdagangan antar-wilayah)

Transaksi eksternal atau transaksi ekonomi yang mencakup perdagangan barang dan jasa  antar-wilayah/daerah  ini menjelaskan  tentang  proses  atau  alur  distribusi  produk domestik yang mengalir ke luar wilayah serta yang masuk ke dalam wilayah (domestik) tersebut. Karena lebih menekankan pada aspek riil maka yang dimaksud dengan produk di sini  adalah  berbagai  jenis  barang  dan  jasa  atau  yang  disebut  pula  sebagai  komoditas. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah di sini adalah wilayah negara lain (luar negeri) maupun wilayah atau daerah lain (propinsi maupun kabupaten), diluar wilayah domestik29. Pada  prinsipnya  meskipun  transaksi  antar-negara  dan antar-daerah sama dalam pengertian  perilaku  (perdagangan  antar-wilayah)  namun  sebenarnya  maknanya  agak berbeda.  Transaksi antar-negara  selain  menunjukkan  ketergantungan  ekonomi  suatu wilayah pada negara lain juga menyebabkan terjadinya aliran devisa (masuk maupun ke luar), sementara di sisi lain perdagangan antar-daerah hanya menyebabkan terjadinya aliran mata uang lokal (rupiah) antar-daerah. Dilihat dari kegiatan ekspor, dengan ke luarnya sebagian produk domestik ke negara lain maka akan menciptakan arus masuknya mata uang  asing,  sedangkan  sebaliknya kegiatan  impor  akan  menyebabkan  mengalirnya

pendapatan nasional (regional) ke luar negeri, sebagai akibat dari masuknya produk-produk negara lain.  Pada akhirnya kedua model transaksi tersebut akan mempengaruhi struktur pendapatan nasional (regional).

Pembedaan  transaksi  antar-wilayah  ini  utamanya  dibatasi  oleh  konsep  wilayah ekonomi   yang   terdiri   dari   dua  unsur   yaitu   “residen”   dan   “kegiatan   ekonomi”. Pengelompokan  residen  dan  non-residen30    berkaitan  dengan kepentingan  ekonomi (economic interest) yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sebagai residen atau non-residen tersebut meliputi penduduk atau rumah tangga, perusahaan atau korporasi, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga nirlaba atau lembaga- lembaga internasional lainnya seperti ILO, UNHCR, World Bank (Bank Dunia), IMF dan lain sebagainya.

%d blogger menyukai ini: