Data Statistik Berkualitas : Masih (saja) Wacana atau Menjawab Tantangan

14 Feb

Mengapa membutuhkan data statistik berkualitas?

Antara lain karena data statistik adalah bahan yang sangat penting sebagai rujukan maupun evaluasi bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Jika mengacu ke renstra BPS 2010-2014 data berkualitas jika memenuhi kriteria akurat, relevan, tepat waktu, koheren, dan mudah diinterpretasi. Memasuki tahun 2014, apakah data statistik yang dihasilkan oleh BPS sudah memenuhi kriteria tersebut? Dalam renstra dituliskan bahwa peningkatan kualitas data statistik masih berkutat dengan metodologi dan teknis statistik. Mungkin saja ‘berlindung’ dibalik metodologi atas setiap pertanyaan terhadap kualitas data yang dihasilkan. Tapi apakah itu cukup mampu dengan baik menjawab tantangan untuk data berkualitas sesuai dengan kriteria yang disusun BPS sendiri? Padahal perlu disadari ada banyak faktor lain yang berperan penting untuk meningkatkan kualitas data. Sebut saja kapasitas SDM yang baik dan dukungan teknologi informasi yang tepat dan mutakhir.

Bagaimana meningkatkan kualitas data statistik?

Pertanyaan ini muncul didasari fakta bahwa ada gap antara kondisi yang terjadi dengan kondisi ideal yang diinginkan terjadi. Kondisi ideal tentu saja data statistik yang memenuhi kriteria data berkualitas. Lalu bagaimana dengan kondisi yang terjadi? Kendala apa sehingga data statistik yang ada belum memenuhi kondisi ideal?

Kendala bisa muncul dari dalam dan dari luar organisasi. Kesadaran dan respon masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya data memunculkan sikap skeptis dan penolakan, juga data sektoral yang kualitasnya belum bisa diandalkan menjadi contoh kendala yang dihadapi oleh BPS saat ini. Namun tidak kalah kompleks kendala internal. Sebut saja konsistensi data statistik lintas sektor, pelaksanaan survei yang tumpang tindih, penyebaran SDM yang tidak merata dan sebagainya menjadi pekerjaan rumah yang rasa-rasanya belum terselesaikan dengan baik.

Kualitas data yang tak memadai akan menghasikan informasi yang meragukan dan menciptakan tahapan kerja yang sebenarnya tidak diperlukan. Praktik berulang selama ini secara reaktif melakukan data cleansing atas temuan kualitas data yang buruk, namun pendekatan kuratif seperti itu bersifat sementara, tidak efisien dengan munculnya biaya yang tak terduga dalam perbaikan kualitas data, serta proses rekonsiliasi data yang melelahkan terus menerus tanpa memecahkan akar masalah dari isu kualitas data yang buruk tersebut.

Peningkatan kualitas data tidak bisa berjalan sendiri tanpa kapasitas SDM yang baik dan dukungan teknologi informasi. Seiring dengan peningkatan fungsi teknologi informasi dalam mengolah data, memastikan kualitas data yang diolah tersebut bisa konsisten dan akurat, serta menjamin ketersediaan data membutuhkan dukungan dari keberadaan manajemen kualitas data yang sistemik.

Dukungan teknologi informasi yang mutakhir menjadi tidak signifikan perannya bila isu kualitas data tidak diantisipasi dari hulunya. Dalam pendekatan manajemen kualitas data sistemik tersebut, diperlukan institusionalisasi proses yang utuh dalam pengawasan kualitas data, diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan BPS yang paling signifikan akan kualitas data dan menentukan cara terbaik untuk mengukurnya.

Proses yang utuh ini dimulai dari sejak bagaimana mengukur kualitas data, proses monitoring dan kontroling data, hingga pelaporan kualitas data. Setelah berhasil mengidentifikasi akar permasalahan yang ditemukan dalam suatu rangkaian pemrosesan data, diperlukan prosedur formal yang jelas untuk melakukan tindakan korektif atas permasalahan kualitas data tersebut. Prosedur formal memberikan kerangka siap pakai dalam menangani kualitas data yang buruk dan membantu mengendalikan pelaksanaan tahapan yang dilakukan dan memastikan akan berujung pada solusi permanen.

Keberpihakan anggaran untuk program strategis juga menjadi keniscayaan atau perdebatan. Mampukah BPS menghasilkan data yang berkualitas dengan dukungan anggaran yang ada saat ini? Jika ada kompromi anggaran apakah ada kompromi terhadap kualitas data yang dihasilkan?

Tidak kalah pentingnya kepekaan BPS untuk merespon kebutuhan data terkini. Upaya, waktu dan biaya yang dikerahkan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas seperti kehilangan makna jika hanya menjadi sekedar catatan di lembaran kertas atau buku tanpa ada yang memanfaatkan ataupun jika ada tidak sebanding dengan ‘investasi’ yang diberikan untuk menghasilkannya. Data statistik yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan data masyarakat.

(Referensi : Renstra BPS 2010-2014 2nd edition; Transforma Institute : Manajemen Kualitas Data)

Gaji Gue vs (tuntutan) Gaji Buruh

29 Okt

haha, jangan terprovokasi dengan judulnya ya, ini lagi iseng-iseng karena baru dapat eSKa kenaikan gaji berkala PNS alias kenaikan gaji periodik setiap 2 tahun.. selamat buat gw ya :)

Gaji gw terhitung Desember ntar Rp. 2.891.000 ++ dengan masa kerja 10 taon !. hah, ga terasa dah 1 dekade jadi PNS di BPS. Buat PNS tuh gaji dah lumayan. Jangan dibanding dengan perusahaan swasta atau BUMN apalagi yang bonafide, jauuh.. hehehe.. tapi bersyukur dibanding petani gurem atau pengangguran atau kalo dibanding dengan UMP Sumatera Utara taon kemarin yang 1.305.000. yah, secara kalo diklasifikasikan PNS dan buruh itu satu golongan dalam Survei BPS. Beda-beda tipislah sama gaji gw waktu baru-baru jadi PNS.

Bayangin kalo tuntutan buruh UMP 3-4 juta terkabul, padahal itu gaji buat lajang dengan masa kerja 0 tahun. Berarti gaji gw yang satu paguyuban dengan buruh ikut naik juga dong secara proporsional. Apalagi gw dah kerja 10 tahun, berarti pemerintah musti gaji gw ………….. :) hahaha

Risalah ES TEH Part 2

13 Jun

..sekali lagi  kita menunjukkan bahwa kita tidak siap…
Dikutip dari status seorang teman di media sosial. Sebenarnya siy ga tau maksudnya, tapi itulah fakta yang terjadi dalam kegiatan yang masih happening di instansi ku tersayang.  Seenak perutnya aja mengubah-ubah kebijakan di tengah perjalanan. Bukankah itu menunjukkan ketidaksiapan, dan lagi-lagi klasik (penyakit lama yang kambuhan dan susah sekali ilangnya). Kadang jadi muak mendengar ‘pidato’ dari bos-bos tentang perubahan, profesional, bla..bla.., kenyataannya? haha, kalau yang di pusat sana aja ga bisa berbuat lebih baik dari yang sudah-sudah gimana mengharapkan yang lain berubah… ah, dengan berat hati harus mengakui ternyata ada benarnya kata seorang teman sejawat dulu bahwa cv hanya basa basi hmm.
Well, what’s the point?,… kalo kata linkin’ park .. in the end it doesn’t even matter .

Risalah ES TEH 2013

11 Mei

Ini adalah sekelumit kisah klasik di tempat kerjaku (atau kita semua?). Sesungguhnya sederhana, namun terkesan rumit karena dibumbui dengan banyak intrik dan karakter yang membuat segala  hal menjadi (terkesan) sulit.

Apa sih susahnya melaksanakan ES TEH ini? Sesungguhnya konsep yang telah dirancang oleh Pimpinan sungguh sangatlah baik. Namun belum sepuluh hari menjejak di bulan Mei ini, suara-suara sumbang dan nada ketidak puasan mulai terdengar (lagi.)

Secara subyektif, semua ini karena manusianya, kalau tidak mau menyalahkan sistem yang ada. Kalau mau dirinci bisa dimulai dari sistem anggaran yang ada. Yang jelas saja belum jelas, apalagi yang masih menunggu revisi katanya. Sistem yang dibangun seperti pelaporan sms gateway, web monitoring dan program pengolahan yang terkesan masih program uji coba. Perekrutan petugas yang tidak maksimal, pelatihan yang tidak optimal, kortim yang tidak berfungsi, dan masih banyak kendala lapangan lainnya

Yang bikin kesal, dan elus2 dada adalah semua permasalahan yang muncul bukanlah hal yang mengejutkan tapi episode ulangan dari banyak kegiatan sebelumnya. Sudah ga jaman berkoar-koar dengan retorika, dan mengatakan semua bisa diatasi, semua harus semangat, ini adalah tugas mulia, bla..bla.. bla… semua juga sudah tau koq. Mungkin reformasi birokrasi masih sebatas Laporan dan SOP, belum menyentuh substansi dasar yaitu Praktik Pelaksanaan. Kapan itu? Koes Plus bilang …’kapan-kapan….’

Lembaga Serba Ada

14 Feb

Konon ada sebuah lembaga survei yang melaksanakan banyak kegiatan secara rutin (berulang). Namun kekurangan yang sifatnya klasik masih kerap terjadi. Disebut klasik, karena dari waktu ke waktu masalahnya selalu (hampir) sama dan berulang. Barangkali seperti pemulung yang sudah terbiasa dengan bau sampah sehingga tidak lagi terganggu bahkan menjadi sesuatu yang wajar? Memang kekurangan yang terjadi adalah manusiawi dan disebabkan oleh begitu banyak faktor. Namun jika dicermati salah satu faktor yang punya andil besar adalah beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja dan waktu yang tersedia. Energi habis tersedot berbagai kegiatan yang tak kunjung habis, berentetan, dadakan, bahkan seringkali tumpang tindih. Sehingga pembinaan internal, perbaikan sistem dan struktur organisasi, peningkatan kualitas SDM dan sebagainya yang justru sangat penting untuk penguatan organisasi terkesan berjalan tertatih-tatih, maklum energi sudah habis terkuras untuk mengejar target deadline. Kualitas? Walahualam.

Waktu tidak bisa ditambah, tenaga kerja dibatasi bahkan jika mungkin dikurangi. Yang bisa dilakukan adalah menata ulang beban kerja yang ada. Lembaga survei ini tentu tidak bisa dan tidak boleh menolak tugas yang diberikan oleh negara (sepertinya sering dengar ya), tapi bukankah sekarang adalah momentum untuk perubahan? Adalah lebih baik sungguh –sungguh menguasai satu bidang pekerjaan  dari pada menangani semua hal tapi tidak maksimal. Bagaimana mungkin menjadi lembaga  profesional jika semua  survei dari berbagai bidang dan sektor dikerjakan? Justru di era sekarang, keahlian di satu bidang tertentu lebih dihargai. Seseorang yang punya keahlian tertentu lebih baik dari seorang yang biasa-biasa saja dalam sepuluh bidang sekalipun.

Seperti ABG labil, lembaga ini seperti sedang mencari jati diri dan pengakuan sehingga terkesan tidak ma(mp)u menjelaskan dan memposisikan diri secara tegas. Kalo ane boleh kasih saran, saatnya untuk fokus pada pengumpulan data statistik yang  jadi fungsinya saja dan mendefinisikannya secara jelas dan terukur, agar ranah kerja terbatas. Jika ada kendala oleh undang-undang dan peraturan, bukankah semua itu bisa dirumuskan ulang? Janganlah ada niatan menjadi lembaga survei serba ada dan serba bisa. Emang bisa? Terkesan gagah dan ruarrr biasa, namun seringkali malah mempersulit diri sendiri. Dengan limitasi tugas dan fungsi- tentu akan berdampak pada struktur organisasi yang lebih ramping-niscaya bisa menghasilkan data yang semakin hari semakin berkualitas, tajam dan terpercaya. Tidak perlu semua data dihasilkan oleh satu lembaga. Harus ada keseimbangan antara tuntutan kualitas dengan kuantitas, tidak  perlu jor-joran seperti kejar setoran. Perlu berbagi peran dengan berbagai lembaga lain dalam penyelenggaraan statistik. Biarkanlah statistik lainnya dikerjakan oleh para stake holder. Lembaga ini bisa menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan konsultan statistik untuk itu. ehmm.. ehm, setuju?

Indeks Kemiskinan

13 Feb

Terkait dengan angka kemiskinan, kemarin ada seorang teman dari pemerintah daerah bertanya apakah BPS menghitung P1 dan P2 daerah tempat aku bekerja ini. Spontan aku menjawab, sepertinya tidak karena tidak ada kewajiban untuk menghitung angka tersebut. Namun dalam hati sebenarnya ragu jangan-jangan datanya ada. Dan ternyata…..BPS memang mengeluarkan angka kemiskinan dan indeks P1 dan P2 (piss !)

Nah, untuk menebusnya aku posting aja disini biar bisa dibaca oleh semua orang yang kebetulan nyasar disini. Semoga bermanfaat.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Konsep Definisi

Indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah.

Kegunaan

Untuk mempermudah perbandingan antar wilayah maupun negara. Untuk melihat kecenderungan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Tingkatan status kemiskinan tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain.

Interpretasi

Nilai IKM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat/derajat kemiskinan penduduk disuatu wilayah semakin tinggi. Klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu: klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10-25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25-40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40.

 

Garis Kemiskinan (GK)

Konsep Definisi

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kegunaan

Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (headcount index-Po), indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1), dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2)

Interpretasi

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1)

Konsep Definisi

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Kegunaan

Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Interpretasi

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

 

Indeks Keparahan Kemisikinan (Poverty Severity Index/P2)

Konsep Definisi

Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kegunaan

Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Setengah Hati

8 Feb

Tergerak setelah membaca sebuah buletin internal, pengen celoteh tentang reformasi birokrasi di tempat aku bekerja. Pernah dengar istilah reformasi birokrasi? atau mungkin lebih akrab dengan istilah remunerasi? (haha…), ya,ya ada kaitan antara keduanya namun memiliki arti yang berbeda bro!.

Dikutip dari artikel http://www.wikiapbn.org/ remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, atau pensiun. Bagi pegawai negeri remunerasi berarti imbalan kerja di luar gaji. Kenapa heboh? Karena jumlah imbalan yang dijanjikan besarnya bisa (jauh) melebihi gaji yang diterima setiap bulan. Maklum gaji Pegawai Negeri di negara ini khan bikin ngenes :(

Nah, Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Reformasi birokrasi di Indonesia untuk saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. (dikutip dari http://blog.sivitas.lipi.go.id/, Apa itu Reformasi Birokasi, oleh Ayurisya Dominata)

Bagaimana dengan BPS?  Ehmm.. ehm..

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 558 pengikut lainnya.